46 Ribu Warga Miskin Dapat Bantuan PKH

PENDAMPING PKH: Bupati Lotim, Ali BD saat menggelar silaturrohmi dengan para pendamping dan operator PKH Lotim, Rabu kemarin (22/3) (GAZALIE/RADAR LOMBOK)

SELONG—Program Keluarga  Harapan (PKH) merupakan upaya untuk memberikan perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin (KSM) yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ri.

Berdasarkan data terpadu Dinas Sosial, program ini merupakan bagian dari strategi dalam penanggulangan kemiskinan, yakni dengan memberikan dana bantuan tunai bersyarat. Tentu saja verifikasi dan validasi  datanya dilakukan oleh pendamping PKH.

Untuk memantapkan program dan kegiatan, Dinas Sosial Lotim menggelar kegiatan silaturahmi dengan pendamping dan oparator PKH, Rabu ( 22/3). Kegiatan juga dihadiri langsung Bupati Ali BD, yang melibatkan 210 pendamping dan operator PKH di 20 kecamatan di Lotim.

[postingan number=3 tag=”lotim”]

Kadis Sosial Lotim, HR Mulyanto Tejokusumo, menyampaikan bahwa PKH adalah program Dinas Sosial Lotim yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2007. Namun sebelum program ini, Pemkab Lotim terlebih dahulu telah memberikan bantuan tunai dalam bentuk paket Sembako bagi fakir miskin. Bantuan ini disalurkan pada momen Peringatan 1 Muharram dan Idhul Fitri, dengan nilai bantuan  yang cukup spektakuler.

Baca Juga :  Mataram Kirim Bantuan ke Sambelia dan Sumbawa

“Pendamping PKH tugasnya adalah memberikan pendidikan kepada anak usia sekolah sekitar umur 6 tahun, ibu hamil, hingga kesehatan usia lanjut, dan disabilitas,” terangnya.

Dijelaskan, jumlah PKH yg hadir sebanyak 210 petugas PKH, terdiri dari 204 PKH pendamping, 5 orang operator, dan 1 Koordinator Kabupaten. Sementara untuk jumlah penerima pemanfaat di Kabupaten Lotim, telah ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Sosial pada 2017.

Jumlahnya mencapai sekitar 46 ribu Kepala Keluarga (KK). Para penerima manfaat ini yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas pendamping PKH. “Satu orang petugas pendamping akan memverifikasi dan memvalidasi 200 sampai 300 KK,” singkatnya.

Baca Juga :  15 SD Negeri Kota Mataram Dapat Bantuan Rp 2,9 M

Sementara Bupati Lotim, Ali BD mengatakan, dari 46 ribu orang yang mendapat bantuan ini, tentu pemerintah tidak bisa menyuapi secara sederhana warga  miskin, jika tidak ada pemberdayaan. Baginya, pemberdayaan itu perlu dilakukan. Karena itu merupakan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan bangsa melalui pemberdayaan.

“Saya berharap pendamping dan operator PKH bisa lebih diperhatikan oleh menteri sosial. Selain itu, PKH bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga hasil verifikasi dan validasi data warga miskin bisa tepat sasaran,” tutupnya. (lie)

Komentar Anda