MATARAM–Bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi NTB beberapa bulan belakangan ini berdampak serius terhadap perekonomian masarakat setempat. Bahkan dampak dari kejadian bencana alam banjir di sejumlah daerah di Provinsi NTB rentan menimbulkan kemiskinan baru.
“Sudah pastinya warga yang terdampak banjir akan menimbulkan kemiskinan baru,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. Abdul Hadi, Jumat kemarin (17/2).
Sebagaimana diketahui, bencana alam berupa banjir bandang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi NTB. Seperti banjir bandang yang terjadi di Kota Bima dan sebagian Kabupaten Bima yang terjadi pertengahan Desember 2016 lalu telah menyebabkan ratusan rumah dan ribuan hektar lahan sawah petani di dua daerah tersebut terendam banjir dan tanaman mereka rusak.
[postingan number=3 tag=”banjir”]
Awal Januari 2017, banjir juga melanda di Kabupaten Sumbawa Barat akibat intensitas hujan lebat yang cukup tinggi. Banjir yang cukup besar di Sumbawa Barat ini juga berdampak terhadap lahan pertanian yang jumlahnya ratusan hektar rusak, sehingga gagal panen.
Di awal Februari 2017, banjir bandang kembali menyapu daerah Kaubpaten Sumbawa yang cukup parah. Banjir bandang akibat luapan sungai di Sumbawa yang disertai dengan hujan lebat dan tiupan angin kencang menjadikan sejumlah kecamatan di Sumbawa menjadi lautan air.
Kerugian yang diderita masyarakat cukup besar, baik materil maupun non materil. Rumah mereka tergenang air hingga ketinggian 2 meter. bahkan sejumlah lahan pertanian juga tak sedikit yang rusak. Pertengahan Februari 2017 ini, banjir bandang juga menyapu daerah di Belanting, Kecamatan Sambelia hingga menelan korban jiwa. Ratusan hektar lahan pertanian juga ikut disapu banjir bandang. Termasuk puluhan rumah warga ikut disapu air banjir bandang tersebut.
“Bencana banjir ini tentunya akan mencetak penduduk miskin baru dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menanganinya,” kata politisi PKS ini.
Karena itu, lanjut Hadi, pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota maupun pemprov dan pemerintah pusat harus bisa menangani penduduk yang menjadi korban bencana alam tersebut, utamanya penanganan terkait ekonomi.
Karena korban bencana alam ini sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam ekonomi. Lahan pertanian untuk mencari nafkah sehari-hari rusak karena terjangan banjir bandang, rumah mereka juga ikut rusak dan lainnya. “Penduduk yang miskin akan semakin jatuh miskin, penduduk yang sudah membaik ekonominya bisa jadi turun lagi menjadi miskin,” ucap Hadi.
Hadi mengingatkan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani penduduk yang menjadi korban bencana alam. Seperti program jangka pendek, menengah dan panjang untuk membangkitkan lagi perekonomian mereka.
“Pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran tanggap darurat untuk jangka pendek. Dan perlu peraturan daerah untuk melindungi petani dan masyarakat umum terkait bencana alam ini,” pungkasnya. (luk)
