SELONG—Sekitar 1.200 operator sekolah yang tergabung dalam Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (Foppsi) tingkat kecamatan, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikukuhkan, Sabtu lalu (5/3). Bupati Ali BD mengaku prihatin dengan kesenjangan yang dirasakan para operator sekolah. Dia berupaya akan memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka untuk kedepannya.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Labuan Haji, dimana kegiatan dihadiri langsung Ali BD selaku Bupati Lotim, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dis Dikbud), para UPTD Dikpora di tingkat kecamatan, Pengurus Foppsi tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.
“Operator kasihan. Sama kasihannya dengan guru honorer. Mereka yang rajin kerja, ditonton oleh PNS. Tapi yang nonton dapat gaji,” katanya.
Dikatakan, pembentukan forum seperti ini cukup bagus. Ini menjadi perhatiannya, karena sebagian besar operator sekolah hanya mengantongi SK dari sekolah tempat mereka mengabdi. Karena itu, dia menyarankan dinas terkait di Lotim mengupayakan agar para operator sekolah ini bisa mendapatkan SK dari kabupaten, sehingga status mereka lebih kuat.
Meski terbatas anggaran untuk menggaji, namun mereka berupaya untuk memperjuangkan. “Itu tugas Kanit-kanit cari duit untuk membayar mereka. Jangan hanya memikirkan diri sendiri,” terang dia.
Dijelaskan, jika para operator sekolah diberikan SK Bupati, tentu pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk memberikan gaji ke mereka. Jika SK diberikan, namun mereka tidak digaji. Kata dia itu sama sekali tidak dibenarkan.
“Makanya kita akan pikirkan cepat. Karena waktunya sudah berlarut-larut. Sampai ada yang mengabdi selama 12 tahun. Meski kita tidak punya uang, tapi beri saya kesempatan untuk merenung dulu,” ujarnya.
[postingan number=3 tag=”lotim”]
Fungsi operator sekolah dalam satuan pendidikan sangat penting. Mereka punya tangung jawab dan tugas yang sangat berat di sekolah. Segala urusan penting di sekolah, baik itu menyangkut pelaporan dan pencairan bantuan, semuanya mereka yang tangani. “Operator motor, karena mesin pendidikan itu ada pada anda. Sehingga kita keliru, kalau penggerak motor itu tidak diperhatikan,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan, setiap tahun, pusat mengangkat ribuan pegawai menjadi PNS. Namun selama ini tidak pernah didengar operator yang ada di satuan pendidikan diangkat menjadi PNS. Karenanya, ia pun menyarankan pengurus Foppsi di pusat untuk memperjuangkan nasib para operator yang ada di daerah. Inilah tugas mereka untuk menekan pemerintah pusat. “Supaya jangan hanya guru saja yang diangkat. Tapi juga operator,” harap dia.
Sementara itu, Kadis Dikbud Lotim, Lalu Suandi mengatakan, sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lotim. Dan apa yang telah dilakukan itu, saat ini telah mulai dirasakan. Mutu pendidikan di Lotim, terutama terkait tata kelola manajemen pendidikan terbilang cukup bagus. Capaian ini tak lepas dari peran para operator.
“Saya akui keberadaan operator telah bertindak sebagai inisiator. Mari kita berinisiatif bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Keberadaan operator mempermudah kita untuk mengejar ketertinggalan,” terang Suandi.
Keberadaan Foppsi diyakini akan mempu menjalani kebersamaan dan tekat dalam menyampaikan data-data yan valid dari sekolah. Karena itu dirinya mendukung penuh keberadaan Foppsi di Lotim ini.
Sedangkan Ketua Foppsi Pusat, Gunawan menyampaikan, motivasi awal dibentuknya Foppsi dilatar belakangi keprihatinan nasib dan keluhan yang dirasakan para operator. Operator ini ibarat seperti akar pohon kayu. Tugasnya bekerja siang malam untuk menyampaikan data yang valid. Namun kerja keras mereka tidak seimbang dengan hasil yang mereka dapatkan.
“Mereka hanya mendapatkan gaji dari belas kasihan yang diberikan sekolah dan guru-guru. Itu kalau peduli. Tapi ada juga yang tidak mau tau dengan nasib mereka,” bebernya.
Keberadaan operator di sekolah sangat diperlukan. Maju tidaknya pendidikan, semuanya berada ditangan operator. Sebab operator tugasnya mengurus segala hal di sekolah. Mulai dari dana BOS, KIP dan yang lainnya.
“Karena dana yang mengucur dari pusat itu dasarnya dari Dapodik. Kalau endak ada di Dapodik, jangan harap akan terima dana. Inilah daya tawar operator,” tutup dia. (lie)
