Dinas PU Evaluasi Kinerja Kontraktor Jalan

MASIH DIKERJAKAN: Perbaikan jalan hotmix di samping RSUP NTB Dasan Cermen hingga kini masih dikerjakan. (Sudir/Radar Lombok)

MATARAM-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram telah melakukan evaluasi kinerja kontraktor yang melaksanakan kegiatan perbaikan jalan. Satu kontraktor dikenakan finalti karena terlambat menyelesaikan proyek.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) H Mahmudin mengatakan, anggaran senilai Rp 99 miliar  dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 sudah terealisasi untuk perbaikan jalan hotmix di Kota Mataram. “ Satu pengerjaan jalan hotmix yang telat yakni di samping Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB Dasan Cermen. Nilai kontraknya Rp 5 miliar yang dikerjakan oleh PT. Bahagia Bangunnusa,” ungkapnya kepada Radar Lombok kemarin.

Baca Juga :  Jalan Jebol di Perbatasan Desa Pelangan belum Ditangani, Sumiatun Geram

Dari 13 paket, pengerjaan jalan hotmix sudah mencapai finish. Namun untuk pemeliharan selama enam bulan kedepan masih tangung jawab kontraktor. Sedangkan yang terlambat telah disanksi sesuai dengan nilai kontrak. “ Setiap hari dikenakan Rp 500 ribu,” jelasnya.

[postingan number=3 tag=”jalan”]

Jalan samping RSUP NTB masih dikebut, kontraktor pelaksana dikenakan denda. Sejak masa kontrak berakhir pada akhir Desember lalu, pengerjaan belum tuntas.

Ia mengaku telah memberikan warning sejak awal kepada rekanan. Pengerjaan jalan akan dilakukan evaluasi. Pengerjaan juga jangan sampai asal-asalan. Selama ini tim pengawas terus melakukan monitoring.

Baca Juga :  Bypass Lembar-Kayangan Terancam Batal

Sementara itu anggota Komisi III DPRD Kota Mataram H. Husni Thamrin  meminta dinas terkait terus melakukan pengawasan  pengerjaan proyek supaya tidak menjadi proyek sembarangan.
“ Jangan sampai pengawas hanya menunggu laporan saja tanpa melakukan pengecekan, sehingga menjadi proyek bermasalah,” ungkapnya.

Menurutnya, rendahnya kualitas proyek di daerah karena berbagai sebab misalnya pihak kontraktor tidak jujur dalam melakukan pengerjaan dan kurangnya pengawasan dari dinas. “Ini yang harus diantisipasi sejak awal, mencari kontraktor yang benar dan pengawasan dilakukan dari awal,” pungkasnya.(dir)

Komentar Anda