SELONG—Kasus penipuan dengan modus dijanjikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kini berujung ke ranah hukum. Sejumlah guru K2 Lotim mendatangi Polres setempat untuk melaporkan kasus penipuan ini, Jum,at (25/11). Mereka datang didampingi langsung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakkan Honorer K2 Indonesia Berstau (GHK2-IB ).
Usai melapor, ketua tim Investigasi dan advokasi DPP GHK2, Riyanto Agung Subekti mengatakan, kasus penipuan dengan modus dijanjikan CPNS ini tidak hanya terjadi di Lotim. Melainkan hal sama juga terjadi di sejumlah tempat lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa. “Kami tidak hanya menangani di Lotim saja, tapi semuanya, termasuk di NTB, khususnya di wilayah Lotim,” terangnya.
Sementara di Lotim sendiri, meski kerugian material tidak sebesar di tempat lain seperti di Jawa, namun modus yang digunakan para pelaku sama. Mereka menjanjikan para korban akan diangkat menjadi CPNS. Para korban dimintai sejumlah uang dengan dalih untuk memproses penerbitan SK CPNS di pusat. “Modus seperti ini tidak bisa kita biarkan. Kalau dibiarkan, tentu akan meracuni masyarakat kalau menjadi PNS itu harus menggunakan uang,” terang dia.
Berdasarkan informasi para korban guru K2 Lotim, ternyata mereka cukup banyak telah menyetor kan sejumlah uang ke oknum tersebut. Untuk NTB sendiri, jumlah korban sekitar 30 sampai 40 korban di setiap kabupaten/kota yang ada. Oknum pelaku ini telah meminta uang muka ke para korban sekitar Rp. 3 juta per orang. “Kami laporkan supaya masyarakat tau, menjadi PNS itu tidak ada suap. Kasus penipuan sudah terorganisir dengan sejumlah oknum pelaku lainnya di pusat,” urai Riyanto.
Salah satu guru honorer K2 di SDN 6 Sukaraja, Lalu Muhammad Amir menceritakan, kasus ini terkuak berawal ketika sejumlah K2 di Lotim mengenal seorang oknum K2 insial A. Yang bersangkutan diketahui sebagai ketua pengurus dan ketua koordinator K2 untuk wilayah NTB. Mereka pertama kali mengenal oknum A ini di salah satu kegiatan Rakor di Labuan Haji. “Karena kita melihat A ini memiliki banyak peran, dari sana kami kenalan dan meminta nomor HP-nya,” tutur Amir.
Dengan kenal A ini, harapannya agar yang bersangkutan bisa memberikan informasi ke para guru K2 yang tinggal di pelosok seperti dirinya. “Selang beberapa bulan, kami dapat informasi terbaru dari oknum A ini. Kita diminta ikut pergi demo K2 ke pusat beberapa waktu lalu. Saya ke Jakarta mewakili Kecamatan Jerowaru,” terangnya.
Beberapa waktu usai aksi demo, oknum K2 inisial A ini kembali memberikan mereka kabar terkait adanya informasi terbaru dan sangat penting untuk diketahui guru K2. Mereka pun berkumpul disalah satu sekolah di Paok Motong. Informasi itu terkait adanya pengangkatan CPNS. Namun oknum itu lanjutnya meminta agar informasi ini hanya diketahui oleh para K2 yang hadir dalam pertemuan itu saja. “Kami dilarang untuk menyampaikan informasi ini ke yang lain. Tidak boleh katanya. Bahkan kami di sumpah, termasuk saya sendiri agar tidak menyebarkan informasi itu,” lanjut Amir.
Setelah ada kesepakatan, oknum ini kata dia meminta mereka dengan jumlah sekitar 14 orang guru K2 mengumpulkan sejumlah persyaratan sebagai syarat pengajuan pengangkatan CPNS untuk disodorkan ke pusat. Seperti SK pengangkatan pertama dan terakhir, SK pembagian tugas, photo copy KTP dan lainnya. Semua persyaratan itu katanya akan dibawa ke Jakarta.
“Untuk membuka kunci, kita dikenakan uang Rp. 200 ribu per orang. Kalau tidak ada uang transport kami dibebaskan untuk menambah jumlahnya. Sehingga kita mengeluarkan sama-sama Rp. 200 ribu per orang,” imbuhnya.
Setelah itu, oknum A memintanya membawa sejumlah persyaratan yang telah mereka kumpulkan ke Jakarta. Di Jakarta dirinya bertemu dengan sejumlah orang yang sudah diarahkan oleh oknum A. Saat itu dirinya bertemu dengan sejumlah orang di salah satu wilayah Jakarta Pusat. “Sementara uang Rp. 200 ribu itu saya serahkan ke oknum A ini sepulang saya dari Jakarta,” terang dia.
Tak lama kemudian oknum A ini kembali meminta mereka uang sekitar Rp. 2 juta. Namun permintaan itu tidak dipenuhi, lantaran mereka tidak memiliki uang. Para guru K2 semakin jengkel karena terus dijanjikan SK CPNS. Hingga sampai saat ini SK tersebut tak kunjung keluar. Mereka pun akhirnya mengadukan masalah ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lotim.
Terpisah oknum A saat dihubungi terkait keterlibatannya dalam kasus penipuan dengan modus menjanjikan CPNS itu membantah semua tuduhan. Namun terkait dengan sejumlah uang yang telah dimintanya, ia mengaku uang tersebut dikeluarkan secara urunan. Itu dipakai untuk biaya dan traportasi ke Jakarta mengurus dan memperjuangkan nasib K2 Lotim ini. “Ini kan payung hukumnya belum selsai. Itu terjadi karena kita harap bantuan. Karena ini kan pembukaan dan pengangkatan CPNS secara nasional,” singkatnya.
Terpisah Kapolres Lotim, AKBP Wingky Adhityo Kusumo mengaku pihaknya akan segera memproses laporan terkait dugaan penipuan dengan modus dijanjikan CPNS ini. Mereka pun akan melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait, mulai dari korban, terduga pelaku dan saksi lainya. “Kita akan minta para korban untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung,” singkatnya. (lie)
