GIRI MENANG-Kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di Lombok Barat (Lobar) mulai terjadi di beberapa tempat. Hal ini pun mengganggu kegiatan bercocok tanam para petani di desa.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar M. Zaini pun meminta kepada Dinas Pertanian Lobar untuk segera mencarikan solusi atas kesulitan pupuk yang dialami petani. Diungkapkannya, di sebagian Kecamatan Gerung dan Kuripan semisal di Desa Babussalam, Tempos, Giri Sasak dan Kuripan Selatan, petani kesulitan mendapatkan urea.
Petani sendiri lanjutnya bingung mau mencari ke mana, karena di kios-kios pengecer tempat biasanya membeli, pada sepekan terakhir nyaris tidak ada. “Kita minta Dinas Pertanian untuk mencarikan solusi. Seharusnya Dinas Pertanian lebih pro aktif jangan dibiarkan seperti ini,” pintanya Minggu, (12/3).
Sementara itu Kasi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian Lobar I Wayan Sugiharta mengatakan, untuk kelangkaan pupuk di wilayah Kuripan dan Gerung, berdasarkan koordinasi dengan PT Pertani dan PUSKUD NTB yang juga telah melakukan monitoring dan verifikasi lapangan dinyatakan bahwa distributor telah siap, akan tetapi belum ada permohonan penebusan dari pengecer karena petani belum butuh atau sedang panen. “Untuk petani yang telah panen, hari ini (kemarin) PT. Pertani akan dropping pupuk dasar ke pengecer,” ujar Wayan, Senin (13/3).
[postingan number=3 tag=”pupuk”]
Seperti diketahui kata Wayan, saat ini petani tengah dalam proses panen. Artinya pemupukan terakhir sudah dilakukan. Hanya saja saat ini, sejumlah petani sudah mulai melakukan proses penyemaian dan membutuhkan pupuk dasar. Misalnya saja untuk daerah atau sawah masam, itu membutuhkan pupuk dasar seperti ZA, SP36 dan NPK yang ditaburkan saat pengolahan tanah. “Jadi itu tadi, kalau distributor siap. Hanya saja belum ada permohonan penebusan dari pengecer,” terangnya.
Lebih lanjut berkaitan dengan kuota pupuk Lobar tahun 2017 diklaim masih aman. Dari total kuota yang ada, baru terpakai sekitar 20 persen. Diyakini untuk kuota masih aman. Kalaupun nanti ada kekurangan, ada kebijakan bertahap yang bisa diambil. Misalnya saja kuota untuk kecamatan satu habis atau kurang, tetapi untuk di kecamatan lain di Lobar masih berlebih, maka kuota di kecamatan yang berlebih itu bisa digeser ke kecamatan yang kekurangan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Lobar. Dengan catatan, kecamatan tersebut masih dalam satu kabupaten di Lobar.
Kemudian kalau kuota di Lobar habis atau kurang, kemudian di kabupaten lain berlebih, maka kuota di kabupaten yang berlebih tersebut bisa digeser ke Lobar dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. “Kalau secara provinsi kuota kita kurang, atau mau habis, baru kita minta penambahan kuota ke pusat,” jelasnya.
Seperti diketahui, kuota pupuk untuk Lobar berkurang pada 2017. Alokasi pupuk urea sebanyak 12.158,52 ton, SP-36 sebanyak 1.856,87 ton, ZA sebanyak 431,09 ton, NPK sebanyak 2.727,65 ton dan Organik sebanyak 2.631,22 ton. Sementara untuk 2016 diketahui alokasi pupuk urea 12.439 ton, SP-36 sebanyak 2.188 ton, ZA sebanyak 814 ton, NPK sebanyak 789 ton dan Organik sebanyak 1.028 ton.
Alokasi pupuk bersubsidi Lobar 2017 berkurang karena adanya pengurangan luas tanam pada RDKK (Rencana Detail Kebutuhan Kelompok). Lahan pertanian pada RDKK Lobar 2017 berkurang setelah dilakukannya kerja sama pendataan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lobar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lobar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lobar dan Dinas Pertanian Lobar berkaitan dengan data real luas tanam. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana luas tanam pada RDKK lebih berdasarkan perkiraan. Luas tanam pada RDKK 2016 sendiri 22.175 hektar. Sementara luas tanam pada RDKK 2017 sendiri 21.891 hektar. (zul)
