MATARAM—Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengebut persiapan merger delapan bank perkreditan rakyat (BPR) NTB menjadi satu lembaga dengan berbadan hukum perseroan terbatas (PT) setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD NTB melalui peraturan daerah (perda) tahun 2016. Bahkan, Pemprov NTB menargetkan Maret 2016, PT BPR NTB sudah mulai jalan operasional.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Pemprov NTB, H. Manggaukang Raba mengatakan, saat ini berbagai persyaratan untuk perubahan dari perusahaan daerah (PD) menjadi PT terus dikebut. Termasuk juga perubadan akte notaris untuk angaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) sudah masuk Kemenkum HAM.
“Januari ini semua proses dari PD menuju PT sudah bisa selesai dilaksanakan, termasuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” kata Manggaukang, Senin (9/1).
Dari 12 item persyaratan yang harus dilengkap untuk memuluskan langkah PD BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hampir 100 persen sudah rampung dipersiapkan utamanya berkaitan dengan administrasi.
[postingan number=3 tag=”ekonomi”]
Selanjutnya RUPS Luar Biasa pemegang saham untuk menyepakati peralihan badan hukum dari PD menjadi PT, pembagian penyertaan modal dari total modal inti yang direncanakan sebesar Rp500 miliar dan persoalan lainnya.
Untuk penyertaan modal, lanjut Manggaukang, dari Rp500 miliar modal inti yang direncanakan untuk PT Bank BPR NTB, Pemprov NTB mengambil 51 persen yang akan menjadi pemegang saham mayoritas. Selanjutnya untuk sisanya sebanyak 49 persen saham tersebut akan dibagi oleh 10 kabupaten/kota sesuai kesiapannya. Untuk penyertaan modal intinya sendiri, bisa dilakukan secara bertahap, baik itu dalam kurun waktu 1 tahun ataupun hingga 2 tahun, sesuai kesanggupan dari pemerintah kabupaten/kota.
Saat ini saja, modal inti dari 8 BPR NTB tersebut masih disekitaran 175 miliar. Kendati demikian, asset 8 BPR NTB ini menjadi yang terbesar nantinya secara nasional, setelah mulai operasional PT Bank BPR NTB ditargetkan pada Maret 2016 mendatang. Oleh karena itu, berbagai peryaratan sesuai ketentuan OJK terus dikebut termasuk juga melakukan seleksi 18 orang internal BPR NTB yang nantinya mengisi delapan posisi strategis, yakni empat orang untuk posisi komisaris dan empat orang mengisi jajaran direksi PT Bank BPR NTB.
“Saat ini untuk seleksi calon jajaran direksi sudah berjalan, dari 18 orang tinggal12 orang menuju 8 orang. Setelah itu akan diajukan ke OJK untuk mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propertest,” jelas Manggaukang.
Manggaukang berharap masa transisi ini harus cepat setelah Perda perubahan PD menjadi PT Bank BPR NTB. Jangan ada kesempatan jajaran BPR baik itu karyawan, jajaran direksi yang masih dalam proses seleksi untuk loyo, agar begitu semua proses ini sudah selesai dan masuk ke OJK, tiga bulan diharapkan keluar izin tersebut. Sehingga sambil proses lainnya berjalan, jajaran direksi yang terpilih juga bersamaan sudah ada ditetapkan yang akan menjadi direktur utama dan tiga direksi lainnya, termasuk empat komisaris.
“Bahkan kantor baru PT Bank BPR NTB di eks RSUP NTB sudah dalam tahap renovasi. Kita berharap Maret sudah mulai operasional PT Bank BPR NTB,” tutupnya. (luk)
