MATARAM – Ketimpangan ekonomi masih terjadi di Provinsi NTB. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih belum bisa dituntaskan dengan baik. Hal itulah yang membuat Gubernur NTB, TGH M Zainul majdi bertekad untuk menurunkan angka kesenjangan sosial atau gini rasio pada tahun 2017.
Menurut gubernur, sepanjang tahun 2016 Provinsi NTB telah banyak menorehkan prestasi. Tidak terkecuali pada bidang perekonomian. Bahkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun selalu memuaskan. “Data-data makro cukup bagus. PR (pekerjaan rumah) kita di tahun 2017 itu antisipasi soal dampak dari ketimpangan ekonomi,” ucap gubernur usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) tertutup Senin kemarin (16/1).
Berdasarkan data BPS, gini rasio Provinsi NTB pada September 2014 sebesar 0,39 poin. Kemudian bulan September 2015 menurun menajdi 0,36 poin. Angka tersebut terus bertahan sampai saat ini dan tidak ada penurunan.
Kesenjangan antara si kaya dan si miskin kata gubernur, merupakan isu nasional. Posisi NTB sendiri dengan gini rasio 0,36 persen berada di papan tengah jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya. “Tahun ini, jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita hanya memperkaya orang yang memang kaya, sementara tidak merubah perekonomian masyarakat yang memang tidak mampu,” ujarnya.
[postingan number=3 tag=”ekonomi”]
Angka kemiskinan di NTB pada tahun 2016 sebenarnya berhasil diturunkan. Pada September 2016, kemiskinan mampu diturunkan dari 804,45 ribu orang atau 16,48 persen menjadi 378,83 ribu orang atau tinggal 16,02 persen. Meski masih jauh dari target, namun tidak terlalu mengecewakan.
Penduduk miskin yang bisa dikurangi tersebar di kota maupun di desa. Untuk daerah perkotaan, kemiskinan berkurang sekitar 6,4 ribu orang, dari 385,22 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 378,83 ribu orang pada September 2016. Begitu juga di daerah perdesaan berkurang sebanyak 11,5 ribu orang. “Tapi ketimpangan ini memang harus menjadi atensi kita,” kata gubernur.
Untuk menunjukkan keseriusannya, guebrnur telah mengintruksikan kepada jajarannya agar melihat kembali regulasi-regulasi yang bisa menciptakan ketimpangan. Imbauan kepada bupati/wali kota juga telah disampaikan dalam rakor tertutup tersebut. “Semua regulasi yang langsung maupun tidak langsung, yang menciptakan ketimpangan ataupun memelihara ketimpangan agar dihilangkan,” tegasnya.
Politisi partai Demokrat ini menilai, beberapa regulasi yang ada saat ini bisa menciptakan dan memelihara ketimpangan itu sendiri. Misalnya saja melalui retribusi kepada pedagang kecil. Ia berharap pedagang kecil yang untungnya tidak seberapa, jangan lagi dibebankan dengan pungutan yang dilegalkan melalui retribusi.
Selain itu, izin-izin ritel modern yang sudah ada dimana-mana dinilai sangat merugikan usaha masyarakat kecil. “Izin-izin ritel modern jangan sembarangan dikasi izin. Sudah terlalu banyak pedagang warung yang rugi, omsetnya berkurang,” ungkap gubernur.
Kepada bupati/wali kota, gubernur mengimbau agar ada zona pembatasan ritel modern. Hal itu penting dilakukan guna mengendalikan ritel modern yang sudah masuk di wilayah NTB. “Buat apa kita gagah-gagahan terlihat modern, tapi masyarakat kita kasian,” ujarnya.
Untuk bisa menurunkan angka gini rasio atau kesenjangan antara si kaya dan si miskin, langkah yang bisa diambil melalui kebijakan dan pendekatan anggaran. Ketimpangan akan teratasi dengan regulasi yang berpihak pada rakyat. Tentunya juga dengan bantuan anggaran bagi rakyat yang membutuhkan untuk meningkatkan perekonomian.
Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani mengaku sangat mendukung dengan komitmen gubernur untuk menurunkan gini rasio. Pasalnya, selama ini masalah tersebut sangat jarang dipikirkan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi NTB kurang berkualitas.
Nurdin sendiri mengaku seringkali menyuarakan ketimpangan sosial tersebut. Namun, Pemprov NTB melihat isu tersebut kurang seksi sehingga tidak menjadi perhatian. “Saya dukung pak gubernur, karena kita ini sebenarnya memang sedang mengalami darurat keseimbangan dan juga darurat anggaran. Gak perlu lah saya jelaskan maksudnya,” kata Nurdin. (zwr)
