TANJUNG–Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melaunching Sistem Informasi Desa (SID) online lewat website masing-masing desa, Rabu (12/10).
Dilaunchingnya SID ini diharapkan diharapkan pemerintah desa mampu memberikan keterbukaan informasi publik, perencanaan pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini dihadiri Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa Bina Desa Kemendagri, Lukmanul Hakim, Sekda Lombok Utara H Suardi, semua kepala desa bersama operator websitenya. “Kita sangat mengapreasi bahwa ada dua desa di Lombok Utara menjadi percontohan. Bahkan, beberapa waktu lalu KPK dan BPKP mengunjungi Desa Sokong dan Gondang. Dari Lombok Utara akan membangun Indonesia lebih maju,” kata Sekda Lombok Utara, H Suardi.
Ia menyatakan, bahwa SID sebuah titik awal dalam menyelesaikan persoalan data yang dihadapi pemerintah desa secara lebih baik. Bukan hanya untuk kebutuhan yang sifatnya internal administrasi di pemerintahan desa, namun untuk menjawab kebutuhan dari luar. Termasuk pemerintah supra desa-kecamatan-kabupaten-provinsi dan lainya yang sering meminta data desa dan informasi. “Kebutuhan inilah yang menjadi proses tumbuh keberadaan SID,” terangnya.
SID lanjutnya, bagian dari derivasi misi membangun dari desa, sehingga pemerintahan desa dan kabupaten menyambut positif keberadaan SID tersebut. Karena program ini telah secara nyata memberikan manfaat untuk menyelesaikan masalah pendataan dan pelayanan publik di desa. “Kita bisa melihat bagaimana Pemerintah Desa Karang Bajo, Sambik Elen dan lainnya, terbantu tugas dan kinerjanya dengan adanya SID ini,” tandasnya.
Dengan adanya SID ini maka pelayanan dasar di pemerintahan desa langsung menyentuh ke masyarakat. Misalnya dalam kegiatan posyandu, klinik desa, pelayanan administrasi kependudukan, layanan pendidikan, dan kegiatan pembangunan desa lainnya. Karena, keberadaan SID mempercepat pelayanan pada pendataan. “Saya yakin, SID akan mempercepat pembangunan di Lombok Utara. Hal ini dimulai dengan terkompilasinya semua data dari segala elemen desa yang dapat terintegral dan dapat diakses dengan mudah oleh semua orang sebagai wujud transparansi dalam pembangunan desa. Kami harap setelah dilaunching ini masing-masing desa dapat memanfaatkan secara maksimal untuk menggunakan SID sebagai dasar menyusun rencana program berdasarkan persoalan nyata melalui pendekatan kawasan masing-masing desa dalam program pemberdayaan masyarakat,” optimisnya.
Sedangkan terkait pembuatan profil desa sudah masuk dan saat ini masih diproses. Kemudian, perangkat saat ini masih membahas aturan di pemkab sehingga mudah-mudahan bulan ini sudah selesai. “Apa menjdi persoalan desa bisa dituntaskan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa Bina Desa Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Lukmanul Hakim menyampaikan, pihaknya sangat mengapreasi dengan terbentuknya SID di 33 desa di Lombok Utara. Menurutnya, ini merupakan program yang sangat bagus dan Kemendagri mendorong baik secara moral. Khusus pemerintahan desa yang pertama harus dibangun adanya rasa kebutuhan dalam pelaksanaannya.
Jika tidak begitu, menurutnya tidak bisa tercapai. Infrastruktur yang sudah diberikan harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan harus bekerja sesuai fakta dilapangan. “Tentu hrus didukung sesuai data informasi, termasuk NTB cukup bagus sistem PPID, diambil dalam keputusan dan perencanaan. Bangunlah rasa kebutuhan yang dikelola dengan baik. Manfaatkan data itu, sekali lagi kami menyambut baik,” pintanya.
Lukman mengingatkan, ketika proses pergantian kepala desa terjadi, jangan sampai website desa pun ikut mati. Karena itu, perlu merekrut tenaga kerja khusus agar pengelolaan website bisa dilakukan secara maksimal.
Sementara Elanto Wijaya dari Combine menyatakan, pemberdayaan masyarakat melalui desa yang kemudian kesempatan ini bisa menjadi tahap awal menjadi desa terbuka. Pihaknya selalu mengingatkan ada konsekuensi tantangan yang harus disiapkan pemerintah desa dan kabupaten untuk menyiapkan sarana-prasarana. Kedepan pihaknya akan membantu Pemkab Lombok Utara dalam membentuk literasi masyarakat berbasis internet. “Agar bisa akses informasi bisa terbuka, bagaimana masyarakat siap menyikapi dinamika brbasis internet. Kedepan akan tetap membantu pemda untuk membantu ruang dan menuju website desa,” pungkasnya. (flo)
