Kuota Pupuk Bersubsidi Mulai Kritis

ilustrasi Pupuk Bersubsidi

MATARAM–Musim hujan yang cukup intens selama bulan November-Desember 2016, memberi peluang bagi para petani NTB untuk menanam padi, utamanya yang berada di kawasan lahan kering. Akibatnya, permintaan kebutuhan pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK menjadi juga cukup tinggi selama dua bulan tersebut.

Tingginya permintaan pupuk selama November dan Desember 2016 ini dari petani, menyebabkan kuota untuk pupuk subsidi untuk urea sudah mulai hampir habis. Bahkan kuota yang harus disalurkan selama Januari-Desember 2016 tersisa tinggal 8 ribu ton saja. Artinya mengalami kekurangan, jika melihat permintaan dari petani.

“Kalau melihat kuota untuk satu tahun, maka yang tersisa tinggal 8 ribu ton pupuk bersubisi untuk urea,” kata Kepala Pemasaran PT  Pupuk Kaltim, Cabang Mataram, Rochmansyah didampingi  Staf Pemasaran PT Pupuk Kaltim Cabang Mataram, Rudi, Senin kemarin (5/12).

Untuk mengantisipasi permintaan petani selama bulan Desember 2016, Rochmansyah meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi NTB bersama Dinas Pertanian kabupaten/kota untuk segera bersurat kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI agar ada penambahan kuota (realokasi) pupuk bersubsidi untuk Provinsi NTB, baik itu jenis urea dan NPK.

Pasalnya, kuota selama satu tahun Januari-Desember sebanyak 138 ribu ton yang sudah tersalurkan hingga akhir November mencapai 129 ribu ton. Jumlah pupuk bersubsidi jenis urea yang sudah tersalurkan itu sudah melampaui kuota yang seharusnya didistribusikan hingga November.

Baca Juga :  Pupuk Hayati Tingkatkan Produktifitas Padi

Dimana sesuai surat keputusan (SK) yang harus disalurkan dari Januari-November itu sebanyak 113 ton, namun sudah melampaui dari kuota, karena bertambahnya luas areal tanaman padi petani secara serentak di musim hujan selama November-Desember.

“Kalau stok pupuk urea bersubsidi itu masih banyak. Tapi kami sebagai produsen hanya menyalurkan sesuai jumlah kuota. Kalau melebihi kuota kami tidak berani. Maka itu, kita minta agar pemerintah daerah mengajukan realokasi ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Rudi menambahkan, permintaan cukup tinggi untuk pupuk bersubsidi terjadi selama November yang mencapai 31 ribu ton. Sementara di bulan lainnya berkisar rata-rata 10 ribu ton hingga 11 ribu ton.

Penggunaan pupuk bersubsidi selama November juga cukup tinggi, karena penanaman padi serentak dilakukan selama musim hujan turun. Terlebih pertengahan tahun hingga Oktober masih terjadi musim kemarau, sehingga tanaman padi masih kurang. “Pupuk subsidi kami salurkan itu harus sesuai dengan RDKK yang tercantum,”  ucapnya.

Ia menyebut, stok pupuk urea hingga saat ini di PT Pupuk Kaltim Mataram masih sekitar 19 ribu ton. Hanya saja dari jumlah itu yang bisa disalurkan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai kuota yang ada hanya tinggal 8 ribu ton saja.

Baca Juga :  Pupuk Palsu Lambang PKI Beredar

Jumlah tersebut jauh dari data minimal yang seharusnya tersedia selama Desember ini untuk pupuk subsidi 20 ribu ton. “Kalau di PT Pupuk Kaltim stok tidak ada masalah. Tapi kami tidak bisa menyalurkan kalau kuota untuk subsidi sudah habis,” katanya.

Karena itu, dia kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mengajukan tambahan (realokasi) kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementan RI. Sehingga dalam waktu dekat, penambahan kuota pupuk bersubsidi sudah ada kepastian. Dengan demikian, PT Pupuk Kaltim sebagai produsen memiliki acuan payung hukum untuk menyalurkan, jika permintaan selama Desember melampaui kuota yang telah ditentukan.

Selain pupuk urea, Rudi juga memastikan kuota untuk pupuk bersubsidi NPK juga sudah habis di akhir November. Dimana kuota pupuk subsidi NPK selama satu tahun Januari-Desember sebanyak 43 ribu ton, namun kuota tersebut sudah habis terserap akhir November mencapai 100 persen.

Dengan demikian, untuk permintaan selama Desember sudah tidak bisa dipenuhi, karena kuota subah habis. “Kalau berbicara stok pupuk NPK tidak ada masalah. Yang habis tersalurkan itu kuota pupuk NPK bersubsidi. Karena itu, selain urea, pupuk NPK juga harus diajukan kuota penambahan subsidi ke Kementan RI,” pungkasnya. (luk)

Komentar Anda