Usulan 212 Ribu Ton, Disetujui Hanya 125 Ribu Ton

Kuota Pupuk Bersubsidi NTB Jauh dari Usulan

PUPUK BERSUBSIDI: Tampak para pekerja sedang menurunkan pupuk bersubsidi, untuk kemudian di simpan dalam gudang, dan didistribusikan sesuai RDKK (dok/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan kebutuhan pupuk besubsidi untuk petani tanaman pangan di NTB pada tahun 2017 sebanyak 212 ribu ton. Tapi ternyata yang disetujui Kementerian Pertanian RI untuk pupuk bersubsidi bagi petani di NTB jauh dari usulan tersebut.

Bahkan Kementan RI menyetujui alokasi untuk kuota pupuk bersubsidi bagi petani tanaman pangan di Provinsi NTB lebih rendah dari kuota pupuk yang diberikan pada tahun 2016. Dimana kuota pupuk bersubsidi untuk alokasi Provinsi NTB pada tahun 2017 sebanyak 125 ribu ton.

“Kuota pupuk bersubsidi tahun 2017 ini sebanyak 125 ribu ton, terjadi penurunan dari tahun 2016 yang sebanyak 139.495 ton,” sebut Kepala Pemasaran PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Cabang Provinsi, Rochmansyah, Selasa (10/1).

Kendati alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan menurun dibandingkan tahun 2016 lalu, Rochman meminta petani untuk tidak perlu khawatir. Terlebih lagi pemerintah pusat melalui Kementan RI sudah memperhitungkan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan di NTB.

Selain itu, jika stok pupuk bersubsidi dalam kondisi menipis atau kuota pupuk bersubsidi sudah mulai menipis, maka pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan bisa mengajukan penambahan atau realokasi untuk pupuk bersubsidi.

Selanjutnya Kementan RI nantinya akan melihat seberapa besar kebutuhan dari luas areal tanam dalam musim tersebut untuk disetujui alokasi pupuk bersubsidi, baik itu untuk jenis urea dan juga NPK Pelangi yang merupakan produksi PKT.

“Petani tidak perlu risau, karena bisa saja nanti akan ada realokasi.  Terpenting petani silahkan menanam padi dan tanaman pangan, selama masuk di RDKK, maka pasti akan mendapatkan pupuk bersubsidi,” jelas Rochmansyah.

Rochmansyah menyebut kuota penyaluran pupuk bersubsidi di bulan Januari 2017 mencapai 19.840 ton. Untuk penyaluran bulan Januari 2017 dimulai pada tanggal 2 dan sudah tersalurkan lebih dari 6.000 ton. Selain itu saat ini juga sudah berdatangan pasokan dan mulai bongkar muat di Pelabuhan Lembar sebanyak tiga kapal, yang masing-masing mengangkut 1.950 ton 2.400 ton dan 2.541 ton.

Demikian pula di Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, akan segera bersandar bongkar muat satu kapal yang mengangkut 2.541 ton, serta di Pelabuhan Bima mengangkut 480 ton.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Husnul Fauzi mengatakan, bahwa pihaknyamengusulkan kuota pupuk bersubsidi mencapai 212 ribu ton lebih. “Kami sudah mengusulkan sesuai potensi tanam petani. Hanya saja keputusan final itu kembali di tangan Menteri Pertanian RI,” ujarnya.

Terlebih lagi Provinsi NTB di tahun 2017 untuk luas areal tanam padi semakin bertambah, begitu juga dengan penambahan luas areal tanam jagung sesuai penugasan dari Kementan menjadi 400 ribu hektar.

Selain mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi lebih banyak untuk urea sebanyak 212.819.17 ton, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB juga mengusulkan kuota pupuk bersubsidi untuk NPK sebanyak 161.402.16 ton, Pupuk SP-36 sebanyak 43.188.22 ton, ZA sebanyak 48.188.12 ton dan pupuk organik sebanyak 214.369.95 ton.

Sementara untuk luas tanam padi dan lainnya yang masuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi pada tahun 2017 sebanyak 1.199.531.02 hektar, yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. (luk)

Berikan Komentar Anda:

Komentar