GIRI MENANG- Pemkab Lombok Barat dianggap kurang serius menekan angka kemiskinan di daerah ini.
Ketidakseriusan ini terlihat dari model anggaran daerah dimana anggaran untuk belanja pegawai selalu jauh lebih besar dibanding belanja untuk program untuk masyarakat. Anggaran seringkali habis hanya untuk kegiatan penyuluhan-penyuluhan. Sampai saat ini warga miskin di Lombok Barat masih sekitar 17,11 persen dari total seluruh masyarakat. “ Jadi kita lihat kurang serius,” ungkap anggota DPRD Lombok Barat dari PKS, Hj. Nurul Adha Muharrar kepada Radar Lombok kemarin.
Rasio gini Lombok Barat (kesenjangan antara si kaya dengan si miskin) mengalami peningkatan dari angka 0,28 persen, kemudian pada dua tahun terakhir ini mencapai 0,32 persen. Untuk menurunkan rasio gini, Pemkab harus lebih kreatif.
Dari 668 ribu penduduk di Lombok Barat angka kemiskinan mencapai 111 ribu. Dari angka ini sebanyak 98 ribu tidak layak pendapatan. Pemkab harus memperbanyak lapangan pekerjaan dan membuka ruang investasi.
Belum lama ini, Kementerian Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT) menilai target penurunan kemiskinan Lombok Barat sebesar 2 persen per tahun sangat rendah dan jauh dari target pengentasan yang dipatok secara nasional yakni 14 persen. Jika target yang ada dipertahankan, maka penurunan angka kemiskinan membutuhkan waktu lama.
Pusat menargetkan pengentasan daerah kategori tertinggal sebanyak 122 kabupaten termasuk Lombok Barat. Maka itu, PDT menyasar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat mencapai 7,34 persen, angka kemiskinan mencapai 14,02 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,59 persen. Untuk mencapai itu, perlu ada kerja keras dengan terus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pemerintah pusat mempunyai tiga sasaran utama yaitu program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik bidang pendidikan maupun kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, dan infrastruktur dasar.(flo)
