TANJUNG-Pemkab Lombok Utara akan segera membentuk tim Saber Pungli (satuan tugas sapu bersih pungutan liar) daerah sebagai langkah menindaklanjuti program pemerintah pusat dalam mengambil langkah memberantas pungli di Lombok Utara. “Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjutinya untuk membentuk juga tim Saber Pungli di daerah, karena pemerintah provinsi sudah membentuk termasuk juga kota/kabupaten lainnya di NTB ini,” kata Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, Senin (19/12).
Dikatakan, daerah-daerah lain sudah membentuk, tinggal Pemkab Lombok Utara. Oleh karena itu, ia akan segera membentuk dalam waktu dekat. Namun, ia akan segera berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan jajaran SKPD untuk membahas siapa saja yang masuk dalam tim Saber Pungli tersebut. “Nanti saya segera koordinasikan siapa saja yang akan masuk tim, agar tim ini mudah berkoordinasi ketika turun ke lapangan,” terangnya.
Dalam pembentukan tim Saber Pungli, tentu pemkab akan melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, TNI, Syahbandar, Kementrian Agama, Imigrasi, dan SKPD terkait. “Semua pihaknya terkait akan dilibatkan untuk memberantas pungli tersebut,” tandasnya.
Tim Saber pungli ini, menurutnya, akan menyapu bersih pungli yang ada di perizinan, tempat-tempat pariwisata, dan dunia pendidikan. Kedua hal ini sangat menonjol terjadinya pungli. Pihaknya akan mencoba bertindak langsung ke lapangan. Pembentukan tim Saber ini sendiri, pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari seperti teknisnya. “Jika terjadi pungutan yang tidak memenuhi peraturan seperti menjual tiket palsu akan segera ditindak,” tegasnya.
Diakui, bahwa kondisi saat ini dilapangan agak lebih baik daripada tahun sebelumnya. karena, pihaknya menemukan fakta dilapangan seperti kasus tiket palsu. Menurutnya, kasus tiket palsu di bangsal yang sudah ditemukan hampir empat tahun semenjak ia duduk sebagai anggota dewan hingga menjadi wakil bupati. Karena masuknya uang ke kas daerah sangat minim sekali.
Dengan adanya tim Saber ditargetkan kondisi lebih kondusif dan nyaman. “Kita akan fokus ke pariwisata, tapi kita juga akan perhatikan disisi lain seperti di dunia pendidikan, pekerjaan proyek di SKPD tertentu. Ini yang kita antisipasi, dan siapapun yang kedapatan kita akan tindak sesuai hukum yang berlaku,”pungkasnya. (flo)
