MATARAM – Pendidikan untuk jenjang SMA/SMK tidak lagi menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah provinsi. Di Mataram misalnya, ada total 8 SMA dan 9 SMK yang “diambilalih” oleh Pemprov NTB. Pemkot sendiri berharap dibalik pengambilalihan ada kontribusi yang diberikan oleh Pemprov ke Pemkot Mataram.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram Yance Hendradira mengatakan, semua aset sudah diserahkan ke provinsi. “ Tapi sayang kita tidak dapat kontribusi apapun,” katanya kemarin.
Padahal katanya, Kota Mataram saat ini masih kekurangan lahan diantaranya untuk pembangunan kantor publik. Sementara lahan provinsi di Kota Mataram banyak sekali. “Kita berharap lahan provinsi di hibahkan ke Kota Mataram dengan adanya peralihan pengelolaan SMA/SMK beserta aset lahan. Beberapa sekolah saat ini, yang masih baru dibangun saja seperti SMKN 8 Mataram dan SMAN 8 Mataram. Lahan Pemkot hampir 4 hektar yang diserahkan ke Pemprov NTB.
Saat ini beberapa lahan provinsi yang dijadikan kantor di Kota Mataram yakni kantor Disbudpar, kantor Dinas PU, kantor Dikpora dan kantor Disosnakertrans.
Yance kembali meminta Pemprov menghibahkan sebagian asetnya ke Kota Mataram. Karena aset Kota Mataram untuk lahan SMA/SMK sudah resmi diserahkan ke provinsi. Dengan pengalihan pengelolaan ke provinsi, beberapa tunjangan untuk guru beralih ke pemprov NTB. Pemkot katanya, kehilangan banyak aset.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Lalu Suriadi menyambut baik pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi. Namun selain aset, ia berharap beberapa program pendidikan yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Mataram juga dilanjutkan kembali. Seperti bantuan pada siswa tidak mampu. “ Sedangkan soal aset, kita harapkan Pemkot dapat diberikan hibah. Karena Pemkot masih kekurangan lahan untuk membangun kantor,” ungkapnya singkat.(dir)
