JAKARTA – Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berharap pemerintah benar-benar serius mempercepat pembahasan dan menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Sebab, selain masa penyelenggaraan haji setiap tahun maju, jumlah jamaah tahun ini naik bila dibandingkan dengan periode 2016.
Ketua KPHI Samidin Nashir mengatakan, kuota yang kembali normal plus ada tambahan 10 ribu kursi harus disikapi pemerintah dengan baik. ’’Khususnya terkait penetapan BPIH,’’ katanya kemarin.
Samidin mengatakan, bila pengelolaan tidak baik, dia khawatir kuota haji 221 ribu justru menimbulkan masalah.
Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR sudah menargetkan pembahasan BPIH 2017 tuntas Maret depan. Merujuk pengalaman tahun lalu, ongkos naik haji baru ditetapkan pada Mei. Padahal, tahun lalu pembahasan BPIH ditarget tuntas pada April.
[postingan number=3 tag=”haji”]
Samidin mengatakan, selama empat tahun mengawasi pelaksanaan haji, KPHI memiliki sejumlah rekomendasi. Dia berharap rekomendasi itu dijalankan pemerintah untuk perbaikan pelayanan haji. Dia memprediksi masalah-masalah haji yang selama ini muncul berpotensi tambah banyak seiring meningkatnya kuota haji.
Selain urusan BPIH, Samidin menjelaskan, potensi masalah haji adalah kecermatan dalam penyiapan dokumen yang harus diintegrasikan dengan sistem e-hajj milik pemerintah Saudi. Seperti diketahui, integrasi sistem itu sempat membuat kacau pengurusan visa haji.
Samidin juga berharap orientasi pembekalan haji atau manasik adalah jamaah bisa mandiri dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dengan demikian, ketika melaksanakan ibadah haji, mereka tidak terlalu bergantung kepada petugas pembimbing haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, DPR siap mengebut pembahasan BPIH 2017. Dengan catatan, pihak pemerintah sudah menyelesaikan laporan evaluasi haji 2016. Selama laporan evaluasi itu belum disampaikan ke dewan, pembahasan BPIH 2017 belum bisa dijalankan. Rencananya pemerintah dan komisi VIII menggelar rapat evaluasi haji pada Senin (16/1). (wan/c10/agm)
