SELONG—Calon Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Nasruddin merasa prihatin dengan nasib para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Lotim. Para TKI Lotim sejauh ini dianggap belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pemerintah.
Minimnya perhatian dari pemerintah, membuat para TKI Lotim sering kali dirundung masalah di Negara tempat mereka bekerja. Ini dibuktikan dengan sejumlah kasus yang menimpa para TKI. Mulai dari kasus penganiayaan, kecelakaan kerja, bahkan tragedi tenggelamnya kapal yang telah terjadi secara berulang kali.
Selaoin itu, tak sedikit dari mereka yang pulang kampung halamannya dalam   kondisi cacat, bahkan sampai meregang nyawa. “Memang kita tidak punyak hak untuk melarang masyarakat kita bekerja keluar negeri. Namun ketika ada masalah, mereka harus kita urus dan lindungi,” kata H. Nasruddin.
[postingan number=3 tag=”tki”]
Banyaknya masyarakat Lotim memilih mengadu nasib sebagai  TKI keluar negeri, disebabkan karena minimnya ketersedian lapangan kerja yang ada di Lotim. Jika ketersediaan lapangan kerja mencukupi, diyakini masyarakat akan lebih memilih kerja di daerahnya ketimbang luar negeri.
“Sebagai pemerintah kita harus siapkan usaha dan lapangan kerja yang banyak di Lotim ini. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik kerja keluar negeri,” terangnya.
Dikatakan, masalah keselamatan dan perlindungan para TKI juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ketika terjadi masalah dengan mereka, Â pemerintah harus memberikan jaminan. Baik itu TKI yang resmi maupun illegal. Jaminan itu bisa diberikan dalam bentuk asuransi.
“Ketika ada suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi dengan TKI Lotim, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Baik itu pemerintah daerah dan pusat,” sebut dia.
Para TKI diberangkatkan keluar negeri katanya, mereka juga harus dibekali dengan skill dan kemampuan yang mumpuni, disesuaikan dengan apa yang akan mereka kerjakan di Negara tujuannya. Sehingga nanti mereka tidak bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Para TKI harus paham apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka disana,” lanjutnya.
Dia menilai, para TKI Lotim yang bekerja keluar negeri, sebagian besar tidak   dibekali dengan skill. Yang lebih parah lagi, banyaknya para TKI Lotim berangkat keluar negeri melalui jalur non prosedural atau ilegal. “Padahal ketentuannya sudah. Inilah yang harus dibenahi pemerintah,” sarannya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lotim, Sarwin, juga tak menampik terkait minimnya perlindungan pemerintah yang diberikan kepada TKI Lotim. Ketika ada masalah dengan mereka, terutama TKI ilegal, pemerintah masih terkesan tutup mata.
Padahal TKI ini merupakan pahlawan devisa bagi negera. Harusnya  ketika ada masalah, baik itu TKI resmi ataupun ilegal, mereka harus diberikan perlindungan yang sama. Baik itu hak dalam bentuk asuransi ataupun yang lainnya. “Tidak ada bedanya, mereka ini sama-sama pahlawan devisa. Mereka harus diberikan hak dan perlindungan yang sama,” singkat Sarwin. (lie)
