TANJUNG – Sejumlah warga peternak di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung meminta kepada pemerintah daerah Lombok Utara untuk mengadakan lahan sebagai lokasi pembuatan kandang kolektif.
Pasalnya, permukiman yang berdekatan dengan pusat perkotaan kabupaten ini, para peternak menaruh hewan ternak langsung di tengah permukiman. Sehingga sangat berdampak terhadap kesehatan warga setempat. “Sampai saat ini kami selalu meminta kepada pemerintah daerah agar mengadakan lahan sebagai lokasi pembuatan kandang kolektif oleh peternak. Karena selama ini masyarakat yang beternak memanfaatkan lahan perkarangan rumahnya menggunakan kandang ternaknya, sehingga ini sangat mengganggu kondisi masyarakat lain yang dikhawatirkan menimbulkan penyakit,” ungkap Kepala Desa Jenggala, Syamsul Rizal, Selasa (17/1).
Pihaknya sendiri pernah mengimbau masyarakat agar menaruh hewan ternak di kebun-kebun pada siang hari, baru kemudian pada malam hari dimasukan ke kandang pribadinya. Namun, masyarakat yang melakukan hanya sebagian sebab terkendala lahan tempat menaruhnya. Kalaupun menaruh di kebun cukup jauh dan dikhawatirkan dicuri. “Jadi, permukiman warga dengan hewan ternak satu tempat,” terangnya.
[postingan number=3 tag=”ternak”]
Antusias masyarakat membuat kandang kolektif sendiri sangat tinggi, namun para peternak terkendala lahan. Oleh karena itu, pihaknya sendiri pernah mengusulkan ke pemerintah daerah, dan pihak dinas terkait waktu itu telah siapkan anggaran untuk pembuatan kandang hingga pengolahan biogas. Akan tetapi, anggaran itu tidak bisa dieksekusi sebab tidak ada lokasi yang dipilih. “Kalau pun mau menyewa lahan warga lain, siapa yang mau disewa. Dan kami di desa tidak memiliki tanah aset, kalau pun mengadakan tentu tidak bisa,” tandasnya.
Jumlah hewan ternak sesuai data sensus sebanyak 864 sapi yang berusia diatas setahun, belum lagi yang berusia dibawah setahun. Dengan keberadaan lingkungan seperti ini, menurutnya, sangat rentan menimbulkan penyakit. Karena, kebersihan lingkungan tidak terjaga walaupun pemilik tetap membersihkannya.
Selain itu, persoalan sampah di desa ini juga perlu menjadi sorotan dari segi kesadaran msyarakat membuang sampah pada tempatnya. Sebab, sejumlah solusi yang pernah dilakukan seperti satu karung satu keluarga tidak bisa berjalan, masyarakat tidak mau membawa sampah itu untuk membawa keluar. Sehingga masyarakat sering kali memanfaatkan saluran irigasi yang berukuran kecil sebagai tempat pembuangan sampah. “Kalaupun kami mengangkat tenaga, maka masyarakat tidak mau membayar uang iuran per bulan. Dan di desa tidak merekrut tenaga terbentur peraturan untuk menggajinya. Makanya, kita berharap kepada pemerintah daerah agar membantu untuk menyadarkan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu peternak Maini menyatakan, ia sendiri sangat mengharapkan ada kandang kolektif. Karena, sejak bertahun-tahun sampai saat ini masih saja menempatkan sapinya didepan halamannya. “Sebenarnya ini kita tidak tahan. Tapi mau bilang apa, kami tidak punya kandang kolektif. Dan ini satu-satunya usaha kami sekeluarga. Ya kita berharap kepada pemerintah ssupaya memperhatikan kami,” harapnya terpisah. (flo)
