MATARAM – Rapat Koordinasi (Rakor) teknis tentang penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB di kantor gubernur, Jumat kemarin (24/2) minim dihadiri ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD).
Padahal, soal kemiskinan menjadi sorotan Presiden RI Joko Widodo, saat menggelar rapat terbatas dengan gubernur beberapa hari lalu.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Ketua TPKD Provinsi NTB H Muhammad Amin, Wakil Ketua TPKD H Rosiady Sayuti dan Sekretaris TPKD Ridwan Syah tersebut, mayoritas tanpa kehadiran wakil bupati atau wakil wali kota yang menjadi ketua TPKD. “Komitmen kita dalam menurunkan kemiskinan itu penting,” ujar Wagub Amin, Jumat kemarin (24/2).
[postingan number=3 tag=”TPKD”]
Pantauan Radar Lombok, TPKD Kabupaten/Kota lebih banyak dihadiri oleh wakil ketua atau sekretaris. Hanya ketua TPKD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terlihat hadir dalam rakor tersebut.
Menurut Wagub, tahun 2017 ini pengentasan kemiskinan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pemprov sendiri menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk bisa menurunkan angka kemiskinan. “Keseriusan kita dan kerja keraslah yang bisa menurunkan kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Unit Advokasi Daerah Sekretariatan Tim Nasional Percepatan Penanggulanganan Kemiskinan (TNP2K) RI, M Arif Tasrif yang hadir dalam rakor tersebut menyampaikan, pengalokasian anggaran harus benar-benar tepat sasaran dan berpengaruh langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Saat ini pemerintah memiliki data yang valid tentang angka kemiskinan. Hal itu akan sangat membantu dalam berbagai program yang ditelurkan oleh pemerintah. “Data by name by address orang miskin itu jelas, jadi kita bisa ukur berapa orang miskin yang bisa kita tingkatkan kehidupannya,” kata Arif.
Dikatakan juga, sinergitas antara pemprov dan pemkab/kota dalam mengentaskan kemiskinan sangat penting. Berbagai program tidak akan berhasil tanpa adanya koordinasi yang baik. Program-program antara provinsi dan kabupaten/kota juga harus ada sinkronisasi.
Menurutnya, apabila tidak ada sinkronisasi, maka akan sulit dilakukan pengenatsan kemiskinan. Oleh karena itu, TNP2K dalam waktu dekat akan membedah Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) pemkab dan pemkot di seluruh NTB. “Soal anggarannya juga, apakah sesuai dengan RPJM yang dibuatnya, itu penting,” ujar Arif.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi menyampaikan, dana desa yang cukup besar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Persoalan yang ada di lapangan, banyak kepala desa yang masih takut menggunakan dana desa untuk menanggulangi kemiskinan. “Dana desa ini sebenarnya sangat strategis, tapi masalahnya banyak kades ketakutan kalau diminta tanggulangi kemiskinan. Mungkin ini yang penting diperhatikan, berikanlah pemahaman yang baik agar kades tidak khawatir,” ucapnya.
Terpisah, pengamat ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr M Firmansyah mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk benar-benar memahami penyebab kemiskinan. Apabila penyebab kemiskinan belum diketahui, maka akan sulit menangani masalah kemiskinan.
Salah satu penyebab kemiskinan yang mudah dianalisa yaitu pendapatan masyarakat yang rendah atau tidak ada. Hal ini disebabkan sempitnya lapangan kerja, sementara pencari kerja selalu bertambah setiap tahun. “Ruang lapangan kerja bagi masyarakat harus bisa diciptakan oleh pemerintah, mereka tidak punya kerjaan layak sehingga miskin,” terangnya.
Untuk menunjang hal itu, Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat juga harus disiapkan dengan baik. Lapangan kerja, tentunya membutuhkan kemampuan yang memadai pula. “Masyarakat miskin itu coba diidentifikasi kemampuannya, sehingga mudah dilakukan pemetaan untuk ruang bekerja,” kata Firman. (zwr)
