GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan atensi kepada tiga kecamatan yaitu Gunung Sari, Batulayar dan Kuripan berkaitan dengan potensi konflik perbatasan Lombok Barat dengan kabupaten lain. Hal ini mengemuka saat berlangsung temu kerja delienasi batas administrasi desa secara kartometrik bekerjasama dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG) di Giri Menang kemarin.
Sekda Lombok Barat HM. Taufik menyampaikan, perselisihan tapal batas diharapkan bisa tuntas di tingkat kecamatan dan desa sehingga Bupati tidak perlu turun tangan. Begitu juga diharapkan kepada seluruh kepala desa bisa mengambil penyelesaian yang baik.
Sementara itu Asisten I Setda Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih menyatakan tapal batas desa dan daerah sering memunculkan konflik sosial yang berkepanjangan. Seperti yang pernah ada di Kecamatan Kuripan, Lembar, dan Sekotong. Agar tidak menimbulkan konflik dan mengganggu kondisi pembangunan daerah, Lombok Barat mendapat program delineasi (tapal) batas desa secara kartometrik (penyelesaian masalah) dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG).
PPBW BIG akan melakukan pemetaan lewat satelit terhadap tapal batas desa sebanyak 122 desa di 10 Kecamatan. Dengan pemetaan ini dapat membantu pemerintah dalam aspek teknis proses penetapan dan penegasan batas desa. “Pelaksanaan ini berlangsung sejak bulan Juni hingga Oktober mendatang,” ungkapnya.
Pemetaan tapal batas tentu menghindari adanya konflik sosial yang selama ini kerap terjadi. Karena itu Asisten bersama seluruh Camat dan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menggelar rapat soal ini.
Sebenarnya semua desa di Lombok Barat hampir merata telah mempunyai tapal batas desa namun belum definitif. Melalui kesempatan ini BIG turun melakukan pemetaan. “ Kita dapat ini waktu pergi ke luar daerah dalam satu acara, dan saya menyempatkan diri untuk bertegur sapa meminta turun ke Lombok Barat. BIG juga akan turun di Lombok Timur,” pungkasnya. (flo)
