MATARAM — Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof Sunarpi dituding peralat mahasiswa untuk pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan diri maju di pilkada NTB 2018.
Tudingan ini disampaikan Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram Lalu Onang Wahyu. ” Parah. Kampus dipergunakan untuk melapangkan kepentingan pribadi untuk mencapai kekuasaan,” kata Onang Wahyu Pratama, dalam rilisnya, Rabu kemarin (2/8).
Ia mengungkapkan, terindikasi ada beberapa oknum baik dari kalangan dosen maupun pejabat birokrat kampus meminta mahasiswa mengumpulkan fotokopi KTP milik pribadinya beserta keluarganya. Tidak jelas alasan dari kampus mengumpulkan fotokopi KTP ini.
Tidak berhenti sampai disitu saja, kata Wahyu – panggilan akrabnya, mahasiswa KKN diawal tahun 2017 diminta    mengumpulkan fotokopi KTP masyarakat tempat lokasi KKN masing-masing mahasiswa. ” Kalau dipikir, buat apa fotokopi KTP tersebut?. Apa kaitannya program KKN dengan pengumpulan fotokopi KTP secara akademis? Mau divalidasi bareng atau untuk kepentingan seseorang ?,” tudingnya.
Anehnya lagi katanya, instruksi tersebut hanya bersifat lisan, bukan secara tertulis. Jelas, ini illegal dan membuat marwah kampus hilang dengan kewenangan yang sembarangan tanpa ada pengumuman tertulis.
Pihaknya pun sudah mempertanyakan terkait adanya pengumpulan KTP tersebut. Hal ini langsung dijawab oleh pihak rektorat pada tahun 2016 yang lalu melalui audiensi bersama Ketua BEM Unram. Pihak kampus beralasan tidak pernah mengintruksikan mahasiswa untuk melakukan pengumpulan fotokopi KTP. Diminta juga segera melaporkan jika ada oknum yang menginstruksikan pengumpulan fotokopi KTP.” Bagi saya, ini hanya sandiwara yang sudah tersusun sangat sistematis. Keren ya pejabat kampus kita. Kita ditantang untuk membuktikan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi,” tandasnya.
Pada awal semester baru tahun akademik 2017 mahasiswa yang mendapatkan bantuan bidik misi kembali diinstruksikan untuk melakukan pengumpulan fotokopi KTP milik pribadi serta anggota keluarganya. Instruksi ini berdalih sebagai bahan verifikasi mahasiswa bidik misi.
Menurutnya, mahasiswa yang pernah verifikasi untuk mendapatkan beasiswa bidik misi persyaratannya hanya mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) saja tanpa harus ada KTP karena sudah lengkap data-data yang tertulis di KK. Baginya, terasa aneh tahun ini jika mengumpulkan fotokopi KTP untuk syarat verifikasi.
Sampai sekarang, pengumpulan fotokopi KTP tersebut masih dilakukan. Parahnya lagi, ada oknum dosen yang menginstruksikan mahasiswa untuk mengumpulkan fotokopi KTP sebagai nilai tambahan tugas akhir mahasiswa. Jumlahnya tidak main-main, 100 fotokopi KTP per mahasiswa.
” Ini berakibat kepada timbulnya keresehan di mahasiswa,” tegasnya.
Terpisah Rektor Universitas Mataram, Prof Sunarpi membantah adanya tudingan memperalat mahasiswa untuk pengumpulan fotokopi KTP bagi pencalonannya di pilkada NTB. ” Saya tidak pernah perintahkan seperti yang dituduhkan Sekertaris BEM itu, tentu saya akan minta klarifikasi,” katanya.
Sampai saat ini, dirinya tidak bergeser dari nilai perjuangan yang selalu disuarakan pada berbagai kesempatan. Jabatan itu amanah, yang tidak harus dikejar, apalagi dengan ambisi dan nafsu seperti dituduhkan Sekretaris BEM itu, dengan tidak memperdulikan caranya, baik halal maupun haram. ” Saya ini orang punya pekerjaan tetap, seorang guru besar aktif yang punya jaringan internasional yang sangat luas. Setelah berakhir jadi rektor Desember 2017 nanti bukannya tidak punya pekerjaan, namun masa pensiun saya sebagai guru besar masih 15 tahun, dan masih banyak pekerjaan lain yang menunggu saya, jadi bukan pengangguran,” pungkasnya.(yan/luk)
