SELONG—Setelah dikukuhkan dan diberikan SK Bupati, Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan mulai bergerak menjalankan tugasnya. Semua jenis pelayanan publik di Lotim yang terindikasi marak terjadinya praktik Pungli, dipastikan bakal menjadi sasaran tim tersebut.
Tim Saber Pungli Lotim ini didalamnya melibatkan sejumlah unsur terkait, mulai dari SKPD di lingkup Pemkab seperti Inspektorat, Instansi Penegak Hukum, baik itu Kepolisian, TNI dan Kejaksaan. Dalam tim ini terdapat empat kelompok kerja (Pokja) yang memiliki tugas tersendiri, yakni Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi.
“Setelah dilakukan pengukuhan, kita langsung melakukan telekonferensi dengan Irwasda Polda NTB. Semua Tim Saber Pungli yang telah di SK-kan supaya segera bekerja,” kata Wakil Ketua I Saber Pungli Lotim, Haris, Senin (16/1).
Dikatakan, menindak lanjuti pengkukuhan itu, mereka pun mengagendakan jadwal untuk menggelar rapat membahas penyusunan rencana kerja. Bahkan ketika melakukan telekonferensi dengan Irwasda Polda NTB, semua Tim Saber Pungli yang ada di kabupaten/kota NTB, pelaksanaan kerjanya dititik tekankan untuk melakukan pencegahan. Selain itu mereka juga akan melakukan penindakan.
“Kalau di kabupaten lain belum melibatkan TNI. Tapi di Lotim TNI dilibatkan. Untuk sementara ini kita belum melibatkan LSM. Kita lihat perkembangan, nanti kita libatkan,” terang dia.
[postingan number=3 tag=”pungli”]
Susunan Tim Saber Pungli Lotim lanjutnya, Waka Polres ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dia sendiri selaku Kepala Inspektorat Lotim, dan Wakil Ketua II Kasi Intel Kejari. Sementara untuk Pokja sendiri, untuk Pokja Intelijen diketuai Intel Polres Lotim, Pokja Pencegahan untuk Ketua, dan Sekertaris juga dari Polres Lotim, Pokja Penindakan ditunjuk sebagai Ketua adalah Kasatreskrim Polres Lotim, dan Sekretaris Kanit Tipikor. Sedangkan Pokja Yustisi, Ketua hingga angggotanya direkrut dari Pemda Lotim.
“Yang tau teknis, terutama di penindakan ini kan dari Kepolisian dan Kejaksaan. Bagaimana teknisnya nanti, karena Tim Saber Pungli tidak mungin turun langsung,” sebutnya.
Untuk penindakan sendiri, rencananya akan merekrut dan melibatkan informan untuk memberikan infomasi di lapangan. Ketika menerima informasi dari informan adanya dugaan Pungli, maka Tim Saber Pungli akan langsung turun untuk melakukan penangkapan.
Inilah yang sedang dirancang, bagaimana teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya kerja Tim Saber Pungli di lapangan dalam membidik praktik Pungli tersebut. “Walaupun SOP sampai hari ini belum kami dapatkan. SOP ini harus ada. Terutama di penindakan, kami harus punya SOP,” sebut dia.
Masalah SOP kemungkinan banyak acuan yang akan digunakan. Bisa jadi mengunakan SOP yang ada di kejaksaan atau juga kemungkinan mengacu SOP yang digunakan Saber Pungli Provinsi dan Pusat. “Memang ada usulan dari Walikota yang menggunakan SOP tersendiri. Tapi tim Saber Pungli di Provinsi minta untuk menunggu,” sebut dia.
Penindakan praktik Pungli ini, langkah awalnya akan memprioritaskan praktik Pungli yang terjadi di pelayanan Publik. Mereka pun sudah memiliki target pelayanan Publik yang akan menjadi sasarannya. “Untuk sementara ini kita akan prioritaskan di pelayanan publik,” lanjut Haris.
Saber ini lanjutnya, juga yang paling diutamakan adalah penindakan. Penindakan ini harus dilakukan secara sistematis. Karena yang namanya tangkap tangan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. “Pada saat kita melakukan penindakan, yang paling berperan adalah intelijen. Kita upayakan semua pelayanan publik. Dimana dan apapun jenisnya yang penting ada di wilayah Lotim,” terang Haris.
Selama menjalankan tugasnya, terutama dalam upaya melakukan penindakan, pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan Tim Saber yang ada di provinsi. Begitu juga sebaliknya, jika nanti Tim Saber Provinsi akan melakukan tangkap tangan di wilayah Lotim. Makan mereka juga harus berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli Lotim. “Kalau pencegahan, kita akan melakukan sosialisasi. Yang jelas lebih banyak sosialisasi. Semuanya akan kita tuangkan di SOP,” ujar Haris.
Setelah melakukan rapat, nantinya mereka akan turun melakukan sosialiasi ke masing-masing SKPD. Terutama SKPD yang memberikan pelayanan ke masyarakat. “Semuanya akan kita sosialisasikan, termasuk instansi vertikalnya,” lanjut dia.
Yang jelas, jika ditemukan Pungli, berapa pun besar pungutan yang dilakukan. Jika terbukti pelakunya akan langsung di proses secara hukum. Karena yang namanya Pungli tetap ranahnya ke proses pidana. “Berapa pun besar Punglinya, tetap itu tidak diperbolehkan,” tandas Haris. (lie)
