SELONG–Kemen PAN RB meminta agar guru PNS yang diperbantukan di sekolah-sekolah swasta ditarik ke sekolah negeri. Namun kebijakan itu untuk sementara belum sepenuhnya bisa dijalankan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lotim. Pasalnya, keberadaan guru PNS di sekolah swasta masih sangat dibutuhkan. Andaipun guru PNS di sekolah swasta harus ditarik, tentu semua itu butuh proses.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Lalu Suandi mengatakan, pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang diharuskan untuk bertugas di instansi pemerintahan. Ketentuan ini juga berlaku bagi guru PNS, dimana mereka juga harus ditugaskan di sekolah negeri.
Namun meski itu menjadi keharusan, perlu juga melihat kondisi pendidikan yang ada di Lotim. Pasalnya, saat ini keberadaan sekolah swasta di Lotim jumlahnya cukup banyak. Sehigga mereka pun membutuhkan dukungan dari pemerintah, berupa bantuan tenaga pengajar, terutama dari kalangan PNS.
“Kondisi kita saat ini, sekolah swasta begitu banyak. Dan kita sangat berterima kasih ke masyarakat yang telah berpartisipasi membentuk lembaga sekolah. Dan kita harus punya dukungan terhadap itu,” ungkap Suandi.
Meskipun sekolah swasta itu bermutu dan telah beroperasional dengan baik, namun tetap saja masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Sehingga untuk menjaga mutu yang dimiliki sekolah tersebut, mereka pun sangat membutuhkan bantuan tenaga pengajar dari pemerintah. Selama tenaga tersedia dan mencukupi, pemerintah pasti akan membantu.
[poatingan number=3 tag=”guru”]
“Kalau kebijakan pusat ini betul kita tahu. Tapi pelan-pelan pasti akan kita tarik. Namun setelah sekolah itu betul-betul mampu dan mandiri,” sebut dia.
Dikatakan, saat ini guru PNS Lotim yang diperbantukan di sekolah swasta jumlahnya tidak begitu banyak. Jumlahnya kurang dari 1.000 guru PNS, tersebar di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai SMP. Terbanyak diperbantukan di satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). “Yang cukup besar di tingkat TK. Kalau SD dan SMP itu beberapa orang,” terang dia.
Meski kebijakan itu telah diberlakukan, namun sejauh ini Dikbud Lotim belum mulai melakukan penarikan langsung para guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Tapi sebelum itu dilakukan, mereka terlebih dahulu akan melakukan penertiban dan pendataan keberadaan sekolah swasta, terutama satuan pendidikan TK yang paling banyak di Lotim.
Bahkan di triwulan pertama tahun ini, penertiban itu ditargetkan harus tuntas. Ini dilakukan, karena menginginkan keberadaan sekolah swasta ini tidak hanya dilihat dari segi kwantitasnya saja. Namun yang lebih penting adalah kwalitasnya. Untuk itu, keberadaan guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta masih tetap sangat dibutuhkan, sebagai upaya meningkatkan kwalitas sekolah tersebut.
“Kita sudah punya ratusan lembaga pendidikan, terutama TK dan Paud. Tapi seperti apa kwalitasnya. Makanya keberadaan guru PNS di sekolah itu masih sangat dibutuhkan. Karena kalau sekolah yang belum memiliki tenaga qualifikasi, tentu keberadaan guru PNS sangat berpengaruh,” terang Suandi.
Yang jelas lanjut Suandi, untuk sementara ini mereka akan fokus untuk melakukan penertiban terhadap keberadaan sekolah swasta di Lotim. Sebab jumlah sekolah swasta jenjang pendidikan Paud dan TK mencapai 852 lembaga. Sedangkan TK yang berstatus negeri jumlahnya hanya delapan lembaga. Dimana dari sekian banyak Paud dan TK swasta, yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah (NPS) sekitar 684 lembaga saja.
“Kita membutuhkan, sebab sekolah negeri masih sangat terbatas. Makanya salah satu cara, kita biarkan pendampingan guru PNS di sekolah-sekolah swasta. Ini yang akan kita atur. Karena kita hanya memperbantukan guru ke sekolah swasta,” tandas Suandi. (lie)
