PRAYA-Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan meluncurkan stiker ‘orang miskin’ dalam waktu dekat ini.
Peluncuran stiker ini untuk membuktikan data ril, bahwa masyarakat tersebut betul-betul miskin. Pasalnya, selama ini banyak masyarakat yang berpura-pura mengaku miskin. Hajatanya tak lain agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. “Kami heran data setiap bulan jumlah angka kemiskinan terus mengalami peningkatan.
Sedangkan program yang diluncurkan pemerintah dalam penanggulagan kemiskinan cukup besar,” ungkap Wakil Bupati Lombok Tengah, L Pathul Bahri, kemarin 6/6).
Karenanya, Pathul mengaku, akan segera meluncurkan stiker orang miskin bertuliskan “pemilik rumah ini, termasuk orang miskin”. Hal ini untuk mensiasati banyaknya masyarakat yang berpura-pura mengaku miskin. Hal ini juga ditujukan sebagai salah satu langkah untuk melakukan promosi kepada masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Andainya nanti stiker tersebut dicabut atau hilang, maka ini sama artinya dengan stusnya telah berubah menjadi tidak miskin. Sehingga pemerintah tidak perlu repot memberikan bantuan lagi. “Pemasangan stiker ini paling efektif, sebab saya yakin orang yang agak berada malu dipasangkan stiker tersebut,” ungkapnya.
Kata Pathul, stiker ini juga untuk mensterilkan nama-nama masyarakat yang masuk dalam katagori miskin. Setiap program baik raskin ataupun beberapa program lainnya masyarakat selalu ingin mendapatkan. Padahal, di luar mereka ada orang yang lebih miskin dari dia dan itu pantas untuk mendapatkannya. Sehingga hal inilah yang membuatnya berinisiatif untuk melakukan pendataan. “Saya heran, kok angka kemiskinan tidak turun-turun. Padahal bantuan sudah banyak digelontorkan, terutama dari pemerintah pusat,” sebutnya.
Sementara Kepala Disosnakerran Lombok Tengah, HM Nazili menyebutkan, angka penduduk miskin di Lombok Tengah, masih berkisar 90 ribu jiwa. Angka itu akan diketahui kemudian berdasarkan hasil pendataan terbaru nanti. Sebab, mulai tahun 2017 masyarakat miskin akan disterilkan.
Artinya, penduduk miskin akan betul-betul mendapatkan haknya dari pemerintah. Seperti penyaluran beras miskin misalnya, mereka akan diberikan voucher untuk pengambilan raskin. Seingga sasaran raskin ini betul-betul tepat sasaran. ‘’Tidak seperti yang terjadi selama ini, dibagi rata. Sehingga bantuan itu tidak tepat sasaran,’’ katanya. (cr-ap)
