MATARAM—Penggeledahan Tim Saber Pungli NTB, di SMPN 6 Mataram, disayangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, H Sudenom. Tim saber yang menggeledah SMPN 6 Mataram, dalam dugaan pungli kasus pembelian perangkat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) beberapa waktu lalu membuat dampak psikologis bagi kalangan pengajar di sekolah itu.
Ia meminta, Tim Saber Pungli sebelum melakukan tugasnya terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apalagi di kawasan pendidikan yang notabene kalangan pelajar banyak yang melihat aksi tersebut.
Berdasarkan aturan, jelasnya, pungutan di sekolah selama ini telah diatur sesuai dengan kesepakatan wali murid dan komite sekolah. Sementara sekolah tidak memiliki kewenangan apapun dalam penentuan sumbangan.
[postingan number=3 tag=”pungli”]
‘’Kita sudah sebutkan aturan, sudah jelas. Dalam Permendikbud maupun undang-undang,’’ katanya, Sabtu lalu (14/1).
Ia malah menuding balik Tim Saber Pungli NTB telah menjadikan SMPN 6 Mataram sebagai sasaran. Namun demikian, ia tidak menepis jika di sekolah ini sudah terkumpul dana sbesar Rp 90 juta. Dana tersebut terkumpul berdasarkan kesepakatan orangtua dan siswa.
Selain itu, kesepakatan para pihak dalam pungutan disebutnya disertai bukti persetujuan dan berita acara. Kalangan orangtua berpartisipasi dalam mensukseskan pendidikan di Kota Mataram.
‘’Saat ini, guru juga mendapatkan dampak psikologis. Mereka tidak tenang saat adanya pemeriksaan sampai BAP oleh penyidik,’’ ujarnya.
Hal sama juga dipaparkan Kepala SMPN 6 Mataram, L Marwan. Ia menyayangkan sikap Tim Saber Pungli yang sempat melakukan penggeledahan pada sekolah saat dirinya tidak berada di tempat. Beberapa kalangan guru disebutnya sempat gemetaran.
Dikatakan, peruntukan sumbangan sudah jelas diarahkan melalui mekanisme rapat yang dilangsungkan oleh komite sekolah dan orang tua siswa. ‘’Semua sudah lengkap, berdasarkan kesepakatan bersama dalam peruntukan sumbangan, untuk menamabah fasilitas UNBK yang kurang tahun ini,’’ singkatnya. (dir)
