MATARAM – Meski Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pemprov NTB sudah menunjukkan hasil kerjanya, namun masih belum memuaskan. Pasalnya, kasus-kasus dugaan pungli yang diungkap, masih sebatas kasus kecil saja.
Anggota DPRD Provinsi NTB Drs H Burhanudin mengatakan, Tim Saber Pungli masih sebatas menungkap kasus yang tidak besar. Misalnya saja dugaan pungli di SMP Negeri 6 Mataram dan pungli di Desa Sekotong Barat. “Saya kok malah melihatnya belum menyentuh kasus-kasus besar,” ujarnya kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (12/1).
Ia mencontohkan dugaan-dugaan pungli dalam pelayanan publik. Tim Saber Pungli belum terdengar mengungkap kasus percaloan di kantor-kantor pelayanan seperti Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pungli di pelabuhan, bandara dan lain sebagainya.
Burhan tidak menampik prestasi yang telah dicapai Tim Saber Pungli. Namun, harus perlu ditingkatkan lagi mengingat pungli masih marak terjadi. “Pengawasan harus ditingkatkan, masyarakat kan banyak ngeluh kalau ada urusan di pelayanan publik. Itu harus dibongkar juga,” katanya.
Belum lagi berbicara soal perizinan di seluruh wilayah NTB. Telah menjadi rahasia umum, dengan dalih uang terima kasih dengan mudahnya terjadi pungli. Padahal semua itu sebenarnya uang pelicin untuk memepercepat proses izin.
Sejauh ini juga, beberapa tempat yang sudah terlihat ada perubahan seperti di lingkup kepolisian. Misalnya dalam membayar pajak, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya. “Saya lihat itu cukup bagus sekarang. Tapi ini yang ditempat lain, Saber Pungli tidak harus tunggu ada laporan, pengawasan ditingkatkan saja di lapangan,” sarannya.
Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim yang juga Wakil Ketua Saber Pungli menegaskan, pihaknya akan menindak tegas dimanapun ada praktek pungli. Namun tentunya dibutuhkan laporan dari masyarakat sebagai korban.
[postingan number=3 tag=”pungli”]
Tim Saber Pungli bisa saja memantau dan bergerak tanpa ada laporan. Tetapi dengan personel yang terbatas, tentunya akan sulit maksimal. “Makanya laporan dari masyarakat itu penting, dan semua laporan mau darimana saja kita atensi penuh,” katanya.
Laporan tersebut tentunya tidak bisa ditindaklanjuti begitu saja. Harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum ke tahap pengamatan. Kemudian barulah tim bertindak terjun lansung ke lapangan memintai keterangan pihak-pihak terkait.
Menurut Ibnu, instansi manapun yang ada di NTB, meski vertikal tetap diawasi. Mengingat, korban pungli merupakan masyarakat NTB. “Jangan sampai masyarakat kita dirugikan, tetap kita awasi walaupun mereka instansi vertikal,” tegas Ibnu.
Diperjelas terkait laporan yang masuk untuk pelayanan-pelayanan publik Ibnu belum bisa membeberkannya. Mengingat, saat ini masih dilakukan pengintaian. Tim Saber sendiri berupaya agar bisa melakukan Operasi Tangkap tangan (OTT).
Ketua saber pungli Pemprov NTB Kombes Pol Ismail Bafadal mengatakan ada sekitar 17 pengaduan terkait dengan dugaan pungli dilaporkan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu dilaporkan melalui Unit Pemberantasan Pungli (UPP) pusat. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti di daerah untuk ditangani Tim Saber Pungli Provinsi. " 17 laporan ini sudah kita terima dan sekarang sedang kita tindaklanjuti di daerah," imbuhnya.
Terkait dengan di instansi mana dugaan pungli yang dilaporkan ini ke pusat ini. Mantan Kapolres Mataram ini hanya menjawab seadanya saja. " Laporannya ada juga di Pemprov NTB. Tapi sebagian besar yang dilaporkan ini tersebar di daerah-daerah kabupaten kota," ungkapnya.
Nilai pungli yang dilaporakn rata-rata di angka Rp 5 juta. " Nilainya memang Rp 5 juta Tapi ini berlanjut berhari-hari. Jadi nilai pastinya kalian hitung sendiri," bebernya.
Sebelumnya, Tim Saber Pungli Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi dengan Tim Saber Pungli kabupaten/kota se-NTB di Mapolda NTB. Rapat itu sebagai upaya konsolidiasi cara kerja Tim Saber Pungli Pemprov NTB. ‘’ Ini untuk mengoptimalkan kinerja teman-teman yang ada di kabupaten/kota. Selama ini kan belum ada komunikasi secara langsung. Makanya kami manfaatkan sarana video confrence (vicon, red) langsung kepada pengurus saber pungli kabupaten/kota,’’ terangnya.
Ada beberapa hal yang disepakati terutama kegiatan Tim Saber Pungli sesuai dengan buku panduan yang dibuat oleh UPP pusat. Namun, keputusan yang disepakati ini tidak disebutkannya ke publik. ‘’ Hal lainnya yang dianggap penting untuk disampaikan kepada pelaksanan kabupaten/kota dari sisi pencegahan, yustisi, perbaikan sistem dan mengoptimalkan anggaran dari pemerintah daerah,’’ katanya.
Ditambah lagi kata dia dari sisi penindakan, Tim Saber Pungli harus satu suara. Karena beberapa hal yang dilakukan akan menjadi perhatian masyarakat luas. ‘’ Inilah yang perlu kita samakan persepsi untuk upaya yang kita lakukan kedepannya,’’ sebutnya.
Tahun 2017 ini, Tim Saber Pungli menurutnya sedang menyusun rencana aksi dan dilaksanakan secara bertahap. Ia juga berharap, did aerah juga melaksanakan dan melaporkan apa saja yang sudah dilakukan serta menyusun rencana aksi selama tahun 2017 ini. ‘’ Awal tahun ini memang kita sebatas menyusun rencana aksi dulu. Begitu juga dengan teman-teman di didaerah juga menyusun rencana aksinya untuk 2017 ini,’’ tandasnya. (zwr/gal)
